Janji Jokowi Mau Gaji Pengangguran Bisa Bikin Beban APBN Bengkak

Kontak Perkasa Futures - Rencana Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan gaji kepada pengangguran lulusan SMK dinilai hanya menambah beban APBN saja. Pasalnya, duit yang ada di APBN sudah memiliki pos-posnya dengan tingkat prioritas yang ditentukan. Rencananya, capres-cawapres petahana ini melancarkan janjinya melalui program Kartu Pra-Kerja. "Ini salah satu bentuk penyesatan ekonomi, ini nggak realistis, hanya menjadi beban APBN saya setuju," kata Peneliti dari INDEF Bhima Yudhistira saat dihubungi detikFinanve, Jakarta, Selasa (5/3/2019). Bhima menjelaskan, beban APBN yang dimaksud karena desain dari kas negara masih defisit, ditambah lagi adanya prioritas anggaran seperti untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan pengambangan sumber daya manusia (SDM). "Dari sisi anggaran pun kita masih ada defisit, masih ada prioritas belanja yang lebih penting. Katanya pemerintah mau mengalokasikan belanja ke infrastruktur, pengembangan SDM bukan memberikan gaji kepada pengangguran SMK," ujar dia. Oleh karena itu, Bhima mengkhawatirkan bahwa program Kartu Pra-Kerja yang terdapat kebijakan pemberian gaji kepada lulusan SMK ini akan menjadi disinsentif. Bahkan menjadi kebijakan yang diskriminatif, karena pengangguran terbuka bukan cuma lulusan SMK. Tapu juga ada lulusan SD dan SMP. "Jadi kalau pemerintah ada diskriminatif ini juga akan menurunkan minat orang menjadi 'yaudah deh SMA saja' jadi bukan untuk kerja, tapi SMK saja berharap mendapatkan kartu prakerja," ungkap dia. Tidak hanya itu, Bhima menilai beban APBN dari kebijakan pemberian gaji kepada lulusan SMK ini karena akan ada penambahan utang. "Pastinya akan jadi beban utang baru karena pos belanja pemerintah meningkat, tapi disaat yang sama rasio pajak cuma 11.5%. Efek ke defisit anggaran akan ditutup dengan penerbitan utang baru," kata dia. - Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com